Bawaslu Kabupaten Kediri Rilis IKP Pilkada Tahun 2020

119
Bawaslu Kabupaten Kediri menggelar rilis IKP Pilkada 2020 di ruang Media Center kantor Bawaslu Kabupaten Kediri (28/2/2020)

Kediri today, Setelah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada tahun 2020 dalam rentang waktu November 2019 sampai Februari 2020, Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 melalui kerjasama dengan beberapa pihak antara lain KPU, Kepolisian dan Media, akhirnya Bawaslu meluncurkan IKP Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori Rawan Sedang.  Hal ini disampaikan oleh Bawalu Kabupaten Kediri Jawa saat menggelar rilis di ruang Media Center kantor Bawaslu Kabupaten Kediri. (28/2/2020)

Ali Mashudi Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga memgatakan  kabupaten Kediri dengan skor 55,38 (Sedang Level 4) dalam IKP secara nasional berada pada urutan ke-58 dari 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan untuk 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Kabupaten Kediri berada pada urutan ke-3 berada di bawah Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Lamongan. Dari 4 dimensi kerawanan yang dipetakan, kabupaten Kediri berada pada Rawan Tinggi untuk dimensi Partisipasi Politik, dengan skor 72,50. Tingginya kerawanan dimensi Partisipasi Politik tersebut dapat dilihat antara lain dari beberapa data historis Pilkada di Kabupaten Kediri.

“Kerawanan Kabupaten Kediri untuk Pilkada nanti kita ada di posisi rawan sedang yang nomor 4, artinya hamper mendekati tinggi tapi itu memang skor tertingginya terkait partisipasi politik, mengukurnya lewat pilkada yang sudah-sudah, dulu 2018, 2015, 2010, kita melihat di 2015 partisipasi hanya 60,1%, di 2010 hanya 63, 3%, kemudian dari partisipasi parpol dalam mengusung calon juga rendah 2010 hanya 3 paslon (red:pasangan calon) dan 2015 hanya 2 paslon”, ujarnya.

IKP tersebut menjadi Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini kerawanan Pilkada untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Lebih lanjut Ali Mashudi mengatakan, hasil evaluasi secara nasional tersebut tidak hanya mengenai jumlah pasangan calon tetapi juga berpengaruh dalam kehadiran pemilih, dan tingkat surat suara yang tidak sah.

”bahkan dihasil evaluasi nasional itu tidak hanya dalam konteks kecilnya jumlah paslon yang ikut dalam pilkada, tidak hanya berpengaruh dalam kehadiran pemilih tapi juga berpengaruh pada tingkat surat suara yang tidak sah”,  tambahnya.

 Hasil IKP tersebut akan dijadikan bahan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu,  untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. (edp)